3/19/17

Contoh ; Studi Kasus MPRSA - Illegal Recording

HASIL DISKUSI KASUS

I. ILLEGAL RECORDING
1. Identify the ethical issue and/or conflicts.
Jawab : 
perizinan untuk melakukan illegal recording yang berbeda setiap negara.

2. Determine internal/external factors likely to influence your decision.
Jawab :
- ketakukan akan adanya kesalah pahaman sehingga akan menyebabkan tercemarnya nama baik dari perusahaan tersebut sehingga tidak ada perkembangandari masalah tersebut. (internal)
- adanya sanksi dari kebijakan pemerintah setempat dan menurunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan kita (eksternal)

3. Choose key values that apply .
Jawab : 
- kejujuran : dalam memeberikan informasi harus sesuai dengan kenyataan dan situasi yang ada.
- ahli : dalam memutuskan suatu keputusan akan lebih baik jika dipengaruhi oleh pengalamanbpengalaman yang telah ada, pengetahuan dan hasil riset .
- keadilan : keputusan yang diambil tidak akan merugikan pihak-pihak yang terkait.

4. Consider parties  who will be affected by your decision and evaluate the public relations professional's obligation to each one .
Jawab :
- leader of environmental
- CEO

5. Select ethical principles to guide your decision-making.
Jawab :
Dalam membuat keptusan prinsip tanggung jawab, keadilan, kejujuran, otonomi harus di terapkan dalam membuat suatu keputusan.
Kejujuran : dengan mengambilanbkeputusan untuk  mengambil rekaman dengan prosedur yang salah, kita telah melanggar prinsip ini.
Tanggung Jawab : dengan memutuskan akan adanya rekaman tersebut atau tidak, seorang pr harus mempersiapkan diri akan setiap resiko yang akan mungkin terjadi.
Keadilan : bila merekam percakapan tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan pihak pihak akan memberikanbkeuntungan  untuk client kita saja. Tetapi bila melakukan rekaman dengan izin atau sepengetahuan beberapa pihak, tidak akan merugikan pihak pihak lain.

6. Make your decision and offer a brief rational
Jawab :
Keputusan yang telah diambil setelah melalui langkah langkah diatas adalah dengan mengambil rekaman saat pertemuan tersebut. Dilain sisi kami akan melakukan langkah lanhkah berikut yaitu :
* mengkonsultasikan kepada pengacara tesebut mengenai hal hal berikut :
  - apakah negara ini memperbolehkan merekam dengan sepengetahuan satu pihak atau semua  pihak
 - kekuatan hukum yang melekat pada rekaman tersebut
* menginformasikan kepada seluruh partisipan bahwa akan dilakukannya perekaman terhadapat perbincangan selama pertemuan tersebut
* meminta izin kepada seluruh partisipan perihal tindakan yang akan dilakukan
* memulai rekaman setelah adanya persetujuan dari semua pihak.
* kita sebagai PR harus berada dalam pertemuan tersebut dalam rekaman tersebut

Oleh karena itu, kami menggangap bahwa diperbolehkan untuk melakukan rekaman apabila telah adanya persetujuan sehingga tidak akan menjadi sesuatu yang illegal. Dengan syarat memperhatikan semua aspek tersebut.














(Sesi Tanya Jawab)

Pertanyaan :
1. Jadi kesimpulannya kegiatan illegal recording itu diperbolehkan atau tidak ? 
2. Adakah hukum tertulis yang menjelaskan tentang hukuman untuk seorang PR yang melakukan illegal recording? 

Jawab :
1. Kegiatan recording boleh dilakukan asalkan  pihak-pihak terkait sudah mengetahui dan menyepakatinya (legal recording), tetapi jika pihak-pihak terkait tidak mengetahui dan menyepakati tentang kegiatan recording itu lalu kegiatan recording tetap dilakukan berarti itu termasuk illegal recording.

2. Untuk seorang PR sendiri tidak ada hukuman yang tertulis menunjukan bahwa seorang PR tidak diperbolehkan melakukan illegal recording. Tetapi ada hukuman utk masyarakat (umum) yang melakukan illegal recording yang tertera dalam uu no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.


No comments:

Post a Comment

3/19/17

Contoh ; Studi Kasus MPRSA - Illegal Recording

HASIL DISKUSI KASUS

I. ILLEGAL RECORDING
1. Identify the ethical issue and/or conflicts.
Jawab : 
perizinan untuk melakukan illegal recording yang berbeda setiap negara.

2. Determine internal/external factors likely to influence your decision.
Jawab :
- ketakukan akan adanya kesalah pahaman sehingga akan menyebabkan tercemarnya nama baik dari perusahaan tersebut sehingga tidak ada perkembangandari masalah tersebut. (internal)
- adanya sanksi dari kebijakan pemerintah setempat dan menurunnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan kita (eksternal)

3. Choose key values that apply .
Jawab : 
- kejujuran : dalam memeberikan informasi harus sesuai dengan kenyataan dan situasi yang ada.
- ahli : dalam memutuskan suatu keputusan akan lebih baik jika dipengaruhi oleh pengalamanbpengalaman yang telah ada, pengetahuan dan hasil riset .
- keadilan : keputusan yang diambil tidak akan merugikan pihak-pihak yang terkait.

4. Consider parties  who will be affected by your decision and evaluate the public relations professional's obligation to each one .
Jawab :
- leader of environmental
- CEO

5. Select ethical principles to guide your decision-making.
Jawab :
Dalam membuat keptusan prinsip tanggung jawab, keadilan, kejujuran, otonomi harus di terapkan dalam membuat suatu keputusan.
Kejujuran : dengan mengambilanbkeputusan untuk  mengambil rekaman dengan prosedur yang salah, kita telah melanggar prinsip ini.
Tanggung Jawab : dengan memutuskan akan adanya rekaman tersebut atau tidak, seorang pr harus mempersiapkan diri akan setiap resiko yang akan mungkin terjadi.
Keadilan : bila merekam percakapan tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan pihak pihak akan memberikanbkeuntungan  untuk client kita saja. Tetapi bila melakukan rekaman dengan izin atau sepengetahuan beberapa pihak, tidak akan merugikan pihak pihak lain.

6. Make your decision and offer a brief rational
Jawab :
Keputusan yang telah diambil setelah melalui langkah langkah diatas adalah dengan mengambil rekaman saat pertemuan tersebut. Dilain sisi kami akan melakukan langkah lanhkah berikut yaitu :
* mengkonsultasikan kepada pengacara tesebut mengenai hal hal berikut :
  - apakah negara ini memperbolehkan merekam dengan sepengetahuan satu pihak atau semua  pihak
 - kekuatan hukum yang melekat pada rekaman tersebut
* menginformasikan kepada seluruh partisipan bahwa akan dilakukannya perekaman terhadapat perbincangan selama pertemuan tersebut
* meminta izin kepada seluruh partisipan perihal tindakan yang akan dilakukan
* memulai rekaman setelah adanya persetujuan dari semua pihak.
* kita sebagai PR harus berada dalam pertemuan tersebut dalam rekaman tersebut

Oleh karena itu, kami menggangap bahwa diperbolehkan untuk melakukan rekaman apabila telah adanya persetujuan sehingga tidak akan menjadi sesuatu yang illegal. Dengan syarat memperhatikan semua aspek tersebut.














(Sesi Tanya Jawab)

Pertanyaan :
1. Jadi kesimpulannya kegiatan illegal recording itu diperbolehkan atau tidak ? 
2. Adakah hukum tertulis yang menjelaskan tentang hukuman untuk seorang PR yang melakukan illegal recording? 

Jawab :
1. Kegiatan recording boleh dilakukan asalkan  pihak-pihak terkait sudah mengetahui dan menyepakatinya (legal recording), tetapi jika pihak-pihak terkait tidak mengetahui dan menyepakati tentang kegiatan recording itu lalu kegiatan recording tetap dilakukan berarti itu termasuk illegal recording.

2. Untuk seorang PR sendiri tidak ada hukuman yang tertulis menunjukan bahwa seorang PR tidak diperbolehkan melakukan illegal recording. Tetapi ada hukuman utk masyarakat (umum) yang melakukan illegal recording yang tertera dalam uu no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.


No comments:

Post a Comment